Mamesah, Wiscy Revira (2016) Analisis mengenai unsur pembuktian tindak pidana narkotika golongan i : studi putusan nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim / Wiscy Revira Mamesah. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Tindak Pidana Narkotika Isi Abstrak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika, dengan adanya undang-undang ini akan memperkuat kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai landing sector. Permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana unsur pembuktian yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa tentang adanya tes urine positif, yang mana terdakwa tidak pernah menandatangani hasil test urine tersebut? Dan apa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas putusan Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim yang memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun 4 bulan, yang mana vonis tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukumdan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pembuktian tes urine yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika dalam tubuhnya atau tidak. Jika memang tidak dilakukan tes urine, namun orang dalam kasus ini memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akibat hukumnya adalah ia tetap dapat diancam pidana sesuai pasal tersebut.Pertimbangan hakim didasarkan pada hasil tes urine terdakwa yang positif, saat tertangkap Terdakwa dalam rangka hendak ?menerima? Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Iswadi Chandra yang dipesan oleh Terdakwa dari Riki seberat 25 gram dan terpenuhinya semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa seperti tertera dalam halaman 37 dan 38 putusan Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.Terkait dengan alat bukti yang memperkuat dakwaan tersebut ternyata hanyalah keterangan 1 orang saksi, menurut Penulis hal tersebut masih dapat dipertanyakan lagi kebenarannya, mengingat saksi yang dimaksud justru orang yang pertama kali tertangkap menguasai narkotika/barang bukti itu sendiri, dan diduga ia selama ini memang merupakan perantara atau dealer narkotika.Fakta tersebut seharusnya justru menjadi dasar bagi majelis hakim untuk tidak begitu saja mempercayai keterangan Saksi tersebut, bahkan seharusnya meragukannya, sebagaimana halnya diingatkan oleh Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP. Kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, berkenaan dengan tidak efektifnya tindakan hukum yang beranggapan bahwa dengan diputus pidana akan menjadi lebih baik dan jera, karena dengan dipidana tidak memberi jaminan bahwa Negara Indonesia ini bebas dari narkotika, maka dari itu dibutuhkanya tindakan diluar jalur hukum (non penal).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 28 Jun 2018 08:51 |
| Last Modified: | 28 Jun 2018 08:51 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2041 |
Actions (login required)
 |
View Item |
