Analisis penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap Pelaku Illegal Fishing asing :studi kasus penenggelaman kapal asing/Leonardo Saputra

Saputra, Leonardo (2017) Analisis penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap Pelaku Illegal Fishing asing :studi kasus penenggelaman kapal asing/Leonardo Saputra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Wilayah perairan laut Indonesia rentan terhadap illegal fishing karena sumber daya ikan melimpah. Oleh karena itu, pencurian ikan tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Permasalahan, bagaimana penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap pelaku illegal fishing dalam hal penengelaman kapal asing? Bagaimana akibat hukum dari penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982? Metode yang digunakan ialah normatif dengan didukung wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa illegal fishing di ZEEI merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas demi kepentingan nasional maupun kepentingan global. salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas praktik illegal fishing adalah penenggelaman/pembakaran kapal sebagai bentuk penegakan hukum pidana perikanan. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelaman kapal asing dalam kondisi memaksa (force majeur), seperti adanya perlawanan dari Nakhoda atau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan. Penenggelaman dan pembakaran kapal berbendera asing dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penenggelaman langsung di tengah laut berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dan Piagam Kesepakatan bersama antara Ditjen, Polri PSDKP, TNI AL dan Polri serta melalui upaya persetujuan pengadilan (Pasal 76 A UU Perikanan) dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982, selama ini memang tidak ada akibat negatif yang dialami Indonesia akibat tindakan tegas tersebut, hal ini dikarenakan secara internasional IUU fishing telah menjadi musuh bersama dan tindakan tegas penenggelaman kapal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 28 Jun 2018 09:29
Last Modified: 28 Jun 2018 09:29
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2097

Actions (login required)

View Item View Item