Tinjauan Yuridis Penjatuhan Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Berdasarkan: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Contoh Putusan: Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN WAT)

Sunarto, Kenneth (2020) Tinjauan Yuridis Penjatuhan Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Berdasarkan: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Contoh Putusan: Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN WAT). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (305kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (157kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (329kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (154kB)
	Text Abstrak.pdf Download (149kB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (357kB)

Abstract

Persoalan kejahatan pidana seiring majunya zaman semakin marak. Hal tersebut menimbulkan sebuah perhatian kepada rakyat dan juga pemerintah terutama kejahatan pidana terhadap anak di bawah umur. Kekurangan dari Undang-Undang yang mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka pemerintah melakukan upaya untuk mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang yang diharapkan dapat meredamkan dari kejahatan dari tindak pidana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur mengenai hak dari anak korban tindak pidana berupa penggantian hak berupa uang atau secara materiil sebagai tanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan Undang-Undang yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dengan peraturan undang-undang lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan pengaturan tentang hak-hak dari anak korban tindak pidana, tata cara pengajuan restitusi, dan tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya. Terdapat kekurangan dari peraturan ini yang perlu disempurnakan yakni mengenai pidana tanggung jawab pelaku atau pidana pemaksaan atas restitusi yang tidak dapat dibayarkan, sekiranya ada peraturan alternatif untuk pelaku/terdakwa/terpidana tidak mampu mempertanggungjawabkan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan restitusi. Serta diharapkan kedepannya, untuk permasalahan peraturan restitusi dibuatkan suatu peraturan Undang-Undang agar kedudukannya sebagai hukum lebih kuat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : R. Rahaditya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Resitusi, Anak, Korban, Tindak Pidana
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Apr 2021 06:13
Last Modified:	26 Apr 2021 06:13
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/21658

Actions (login required)

View Item