Analisis perubahan rencana tata ruang terhadap Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita terkait rencana Reklamasi Teluk Benoa/Dini Apriani

Apriani, Dini (2017) Analisis perubahan rencana tata ruang terhadap Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita terkait rencana Reklamasi Teluk Benoa/Dini Apriani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perubahan rencana tata ruang perkotaan SARBAGITA yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun setelah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali tentang Rencana Reklamasi di Teluk Benoa. Kawasan Teluk Benoa yang sebelumnya merupakan kawasan konservasi perairan dirubah menjadi kawasan budi daya atau zona penyangga. Perubahan rencana tata ruang Kawasan Teluk Benoadalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tidak sesuai karena adanya hambatan-hambatan.Teluk Benoa merupakan kawasan penanggulangan bencana karena memiliki jenis ekosistem mangrove dengan jenis sonneratia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mengenal revitalisasi, karena terkait dengan hak milik, revitalisasi juga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam penelitian ini permasalahannya adalah ketidaksesuaian perubahan rencana tata ruang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 dengan yang dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, serta adanya dampak dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tersebut. Metodepenelitian yang digunakan ialahpenelitianhukumnormatifdengandidukungwawancara. Data hasilpenelitianmenunjukkanbahwadalam perubahan atau revisi rencana tata ruang harus memenuhi beberapa persyaratan khususnya sosialisasi terhadap masyarakatterlebih dahulu dandilakukansekalidalam 5 tahundalam melakukan peninjauan kembali, sertaharussesuaidenganperaturanperundang-undanganterkait. Penulisberpendapatbahwa pemerintah provinsi dalam mengeluarkan kebijakan dengan merubah rencana tata ruang harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 29 Jun 2018 07:02
Last Modified: 29 Jun 2018 07:02
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2226

Actions (login required)

View Item View Item