Analisis putusan permanent Court of Arbitration No 2013-19 dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan ditinjau dari sudut Konvensi Internasional / Crusita Laurensia

Laurensia, Crusita (2017) Analisis putusan permanent Court of Arbitration No 2013-19 dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan ditinjau dari sudut Konvensi Internasional / Crusita Laurensia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berdasarkan Konvensi Internasional syarat untuk dapat diajukannya sengketa ke Peradilan Arbitrase adalah bahwa penyelesaian sengketa itu harus mendapat persetujuan dari kedua pihak. Dalam kenyataanya perkara penyelesaian sengketa Laut China Selatan (LCS) diajukan oleh Filipina secara sepihak tanpa melibatkan Republik Rakyat China (RRC). Dalam perkara ini RRC menolak sebagai pihak dalam arbitrase, proses arbitrase tetap berjalan dan Permanent Court of Arbitration (PCA) No 2013-19 memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permohonan Filipina. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Mengapa Mahkamah Arbitrase Internasional tetap memutuskan perkara LCS secara sepihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, PCA tetap dapat melanjutkan proses arbitrase meskipun RRC menolak sebagai para pihak. Ke dua, Pasal 5 lampiran VII Hukum Laut Internasional 1982 tentang Arbitrase memberikan wewenang kepada arbitrase untuk menentukan prosedur perkaranya sendiri. Ke tiga, Pasal 9 lampiran VII Hukum Laut Internasional 1982 tentang Arbitrase mengizinkan majelis arbitrase melanjutkan proses persidangan dan mengeluarkan putusan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Proses arbitrase telah sesuai dengan Hukum Laut Internasional 1982, penulis berpendapat lembaga yang lebih berkompeten dalam mengadili sengketa LCS ini adalah Mahkamah Hukum Laut Internasional, sengketa ini berkenaan tentang batas-batas wilayah laut. Sebaiknya kedua belah pihak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam konvensi terkait. Meskipun tidak dihadari oleh RRC, RRC tetap harus mematuhi putusan dan perlu adanya revisi aturan-aturan konvensi terkait

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 29 Jun 2018 07:11
Last Modified: 29 Jun 2018 07:11
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2238

Actions (login required)

View Item View Item