Bernard, Louis (2017) Analisis putusan PTUN nomor: 05/G/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian sengketa kepegawaian antara Devfanny Aprilia Artha dengan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia / Louis Bernard. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Mutasi merupakan perpindahan seorang karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal agar pekerjaanya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Prinsip mutasi jabatan adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat, tak terkecuali dalam lingkup Universitas Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah mengapa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara PTUN Nomor: 05/G/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian sengketa kepegawaian antara Devfanny Aprilia Artha dengan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi lebih mengacu pada peraturan internal Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara PTUN Nomor: 05/G/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian sengketa kepegawaian antara Devfanny Aprilia Artha dengan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi lebih mengacu pada peraturan internal Universitas Indonesia, tentunya hal ini tidak sesuai dengan tata aturan kepegawaian yang ada di Indonesia, karena UU ASN diundangkan pada tahun 2014, dan perkara ini disidangkan dan diputuskan pada tahun 2016, sehingga hakim harus mengacu pada UU ASN. Terkait dengan aspek kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan mutasi, maka pihak Rektor UI yang berwenang dan dengan demikian Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia tidaklah berwenang mengeluarkan surat mutasi tersebut. UU ASN merupakan UU yang cukup fleksibel karena sebagian besar ketentuan didalamnya bersifat multiinterpretasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrol publik yang ketat dalam proses penyusunan peraturan pelaksana dari UU ASN.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 29 Jun 2018 07:19 |
Last Modified: | 29 Jun 2018 07:19 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2243 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |