Analisis tentang penjatuhan hukuman kepada gubernur DKI Jakarta: studi kasus putusan nomor 1537/PID.B/2016/PN.Jkt Utr tahun 2017 / Muhammad Rizqi Fadhlillah

Fadhlillah,, Muhammad Rizqi (2017) Analisis tentang penjatuhan hukuman kepada gubernur DKI Jakarta: studi kasus putusan nomor 1537/PID.B/2016/PN.Jkt Utr tahun 2017 / Muhammad Rizqi Fadhlillah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Saat ini Basuki Tjahaja Purnama sudah dijatuhi putusan pengadilan dengan pidana penjara selama 2 tahun, akan tetapi sebelum putusan ini dijatuhkan terdapat permasalahan hukum mengenai kepastian hukum dalam pemberhentian sementara kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang timbul karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 a sebelum Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dijatuhkan Sehingga timbul permasalahan yaitu : Bagaimana kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. JktUtr Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Teori yang digunakan yaitu teori Gustav Radburch, teori Negara hukum, teori supremasi hukum, teori pidana dan pemidanaan, dan teori penafsiran hukum. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberhentian sementara seorang kepala daerah dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama seharusnya diberlakukan, yang berarti Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak terlaksana dengan semestinya, dan seharusnya Presiden dan Mendagri menjalankan tugasnya sesuai Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama namun hal itu tidak telakasana, yang berarti Presiden dan Mendagri tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diatur dan juga kepastian hukum dari Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pemberhentian sementara seorang kepala tidak terlaksana dengan baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 29 Jun 2018 08:19
Last Modified: 29 Jun 2018 08:19
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2275

Actions (login required)

View Item View Item