Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Obat Keras Golongan G Tanpa Surat Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda)

Amelia, Mia (2020) Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Obat Keras Golongan G Tanpa Surat Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover Skripsi - Mia Amelia 205160204 FH UNTAR.pdf Download (53kB)
	Text Lembar Pengesahan Skripsi - Mia Amelia 205160204.pdf Download (171kB)
	Text Lembar Persetujuan Skripsi - Mia Amelia 205160204 FH UNTAR.pdf Download (108kB)
	Text Daftar Isi - Mia Amelia 205160204 FH UNTAR.pdf Download (250kB)
	Text Abstark - Mia Amelia 205160204.pdf Download (11kB)
	Text BAB I - Skripsi Mia Amelia 205160204.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text BAB V - Skripsi Mia Amelia 205160204.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text Daftar Pustaka - Skripsi Mia Amelia 205160204.pdf Download (161kB)

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu HAM dan pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara. Salah unsur kesehatan yang terpenting adalah obat. Tetapi ada kalanya, obat dapat merugikan kesehatan pemakainya bila tidak memenuhi syaratan, serta digunakan dengan tidak tepat. Banyak pelaku usaha yang dengn sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan izin dari BPOM. Salah satu contoh obat illegal yang beredar di Indonesia adalah Pil LL terdapat komposisi Triheksifenidil HCL adalah obat yang termasuk dalam obat daftar huruf G yang artinya berbahaya. Hal ini menarik perhatian penuls, karena obat keras ini sudah banyak beredar di masyarakat dan setiap tahunnya terus meningkat tanpa teselesaikan yang dikhawatirkan akan merusak generasi bangsa. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis mengunakan metode normatif. Hasil Analisa menunjukan didalam Putusan pengadilan bernomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda hukuman yang dijatuhkan menyatakan bahwa masih belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar ini, salah satunya kaena sanksi yang diberikan oleh majelis hakim masih sangat ringannya, akibatnya dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi PU. Masih lemahhnya pengawasan obat yang terjadi akhir-akhir ini, melahirkan gagasn untuk memperkuat wewenang BPOM dalam pengawasan obat sebaiknya dilakukan secara lebih maksimal dan meningkatkan intensiatas dalam kegiatan pengawasan bekerjasama dengan POLRI dan Dinas Kesehatan setempat untuk memberantas peredaran obat keras yang tidak berizin edar. Memberikan informasi dengan bersosialisasi memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai obat dan makanan berbahaya dan illegal. Serta bagi majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan kepada terdakwah pelakuf usaha dari berbagai prespektif agar terciptanya keadilan sebagai tujuan hukum dan terwujud derajat kesehatan konsumen yang optimal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. A.M. Tri Anggraini, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Pengawasan, Sediaan Farmasi, Obat Keras daftar G, Izin edar
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	27 Apr 2021 01:52
Last Modified:	27 Apr 2021 01:52
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/22774

Actions (login required)

View Item