Penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di indonesia ( studi kasus penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kawasan kumuh).

Pratama, Aldo Fajri (2020) Penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di indonesia ( studi kasus penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kawasan kumuh). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Abstrak_Aldo Fajri Pratama_207152022.pdf

Download (146kB)
[img] Text
Cover_Aldo Fajri Pratama_207152022.pdf

Download (162kB)
[img] Text
Daftar Isi_Aldo Fajri Pratama_207152022.pdf

Download (151kB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Aldo Fajri Pratama_207152022.pdf

Download (406kB)
[img] Text
Tanda Pengesahan.pdf

Download (196kB)
[img] Text
Tanda Persetujuan Tesis_Aldo Fajri Pratama_207152022.pdf

Download (22kB)

Abstract

Target Pemerintah Tahun 2019 bebas kumuh belum dapat terelaisasi dikarenakan masih banyak daerah yang belum membuat Peraturan Daerah sebagai payung hukum untuk melaksanakan program tersebut. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam masalah ini adalah apakah masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kawasan kumuh dalam upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam percepatan penyusunan peraturan daerah tentang kawasan kumuh. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, kemudian hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kawasan kumuh dalam upaya penanganan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah adanya disharmonisasi peraturan khususnya dalam pembagian kewenangan luasan penanganan kumuh yang dirasa memberatkan pemerintah Kabupaten/Kota karena berdasarkan luasan kawasan kumur, rata-rata kurang dari 10 Ha. Selain itu, hambatan lain untuk membuat peraturan daerah adalah daerah sudah memiliki instrument aturan lain yang cukup sebagai dasar penanganan kumuh di daerah, dan daerah tidak memiliki kemampuan SDM yang cukup untuk menyusun sebuah perda. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah dalam percepatan penyusunan peraturan daerah tentang kawasan kumuh adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi, melakukan pendampingan penyusunan peraturan dan perencanaan dan pendampingan pelaksanaan dalam rangka penanganan kumuh. Selain itu perlu adanya penguatan fungsi pelaksanaan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta pengawasan pembentuan peraturan perundang-undangan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pelaksanaannya lebih optimal, efektif, dan efisien, serta meminimalisir adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Pemerintah diharapkan lebih komperhensif dalam melakukan sosialisasi pentingnya penanganan kawasan kumuh dan memberikan peminaan serta pendampingan terhadap SDM di pemerintah daerah dalam proses pembuatan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penanganan kawasan kumuh dapat segera dilaksanakan di setiap daerah karena proses pelaksanaannya telah memiliki payung hukum sehingga program pemerintah bebas kumuh segera tercapai. Kata Kunci: Faktor Penghambat, Penanganan, Peraturan Daerah, Perumahan dan Permukiman Kumuh, Upaya Penanggulangan

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Toendjoeng H. S., S.H., C.N., M.H.
Uncontrolled Keywords: Faktor Penghambat, Penanganan, Peraturan Daerah, Perumahan dan Permukiman Kumuh, Upaya Penanggulangan
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 27 Apr 2021 03:05
Last Modified: 27 Apr 2021 03:05
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/22936

Actions (login required)

View Item View Item