Efektivitas pembatasan penguasaan tanah/ruang wilayah pesisir dan pantai sebagai tempat tinggal dan tempat usaha di pulau Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna / Yona Yonanda

Yonanda, Yona (2017) Efektivitas pembatasan penguasaan tanah/ruang wilayah pesisir dan pantai sebagai tempat tinggal dan tempat usaha di pulau Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna / Yona Yonanda. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha oleh masyarakat pulau Sedanau sudah dilakukan sejak tahun 1960.Bentuk penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat pulau Sedanau yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan pantai adalah ?alas hak? atau Surat Keterangan Riwayat Penggunaan/Penguasaan Tanah yang dulu dikeluarkan oleh Camat Bunguran Barat dan sekarang dikeluarkan oleh Lurah Sedanau sehingga muncul permasalahan bagaimana efektivitas pembatasan penguasaan ruang wilayah pesisir dan pantai sebagai tempat tinggal dan tempat usaha di pulau sedanau. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris Sosiologis. ?Alas hak? yang dikeluarkan oleh Camat maupun Lurah tidak sah karena tidak sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki, pemberian hak atas tanah untuk masyarakat di pulau Sedanau juga tidak dibenarkan karena akan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang hanya diperbolehkan apabila bangunan tersebut adalah warisan turun temurun dari nenek moyang. Hal yang perlu dilakuka oleh Camat dan Lurah adalah dengan member rekomendasi kepada warga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pantai pulau Sedanau untuk mengurus permohonan hak atas tanah ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan di daftarkan ke kantor pertanahan setempat (Kota/Kabupaten). Selanjutnya diperlukan perhatian pemerintah pusat serta pemerintah daerah dengan membuat Rencana Tata Ruang Wilayah agar dapat diterapkan secara nyata dan lebih memperhatikan wilayah terpencil agar Peraturan yang telah ada akan berjalan efektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Jul 2018 01:10
Last Modified: 02 Jul 2018 01:10
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2301

Actions (login required)

View Item View Item