Eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang/Ronald Arthur Uliando

Uliando, Ronald Arthur (2017) Eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang/Ronald Arthur Uliando. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah di perluas pemanfaatannya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, sebagaimana di atur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang dihadapi oleh Perbankan Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta khususnya peraturan lengkap tentang eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta dalam penyelesaian kredit macet, berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan melihat kenyataan yang ada, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi di lapangan, sehingga hasil analisa di susun secara teoretis dalam bentuk tesis. Eksekusi objek jaminan fidusia berupa hak cipta dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian kredit dan merupakan upaya terakhir pihak kreditor untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan,hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan hak cipta sudah diakui sebagai objek lelang sebagaimana Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Jul 2018 01:13
Last Modified: 02 Jul 2018 01:13
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2302

Actions (login required)

View Item View Item