Penegakan hukum pasal 181 ayat (1) undang- undang nomor 23 tahun 2011 tentang perkeretaapian di wilayah rel kereta stasiun ancol sampai stasiun tanjung priok jakarta utara.

Fadhlillah, Muhammad Rizqi (2020) Penegakan hukum pasal 181 ayat (1) undang- undang nomor 23 tahun 2011 tentang perkeretaapian di wilayah rel kereta stasiun ancol sampai stasiun tanjung priok jakarta utara. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text ABSTRAK.pdf Download (50kB)
	Text COVER.pdf Download (20kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB)
	Text TANDA PENGESAHAN TESIS.pdf Download (318kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN TESIS.pdf Download (50kB)

Abstract

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Moda transportasi kereta api saat ini menjadi sebuah kebutuhan baik bagi masyarakat yang ingin berpergian antar provinsi maupun di sekitaran wilayah ibukota DKI Jakarta maupun kota penyanggah ibukota seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi yang menggunakan kereta api listrik.. Dasar hukum Perkeretaapian yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam Pasal 181 ayat dinyatakan bahwa setiap orang dilarang berada diruang manfaat jalur kereta api, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan semestinya karena di areal rel kereta di wilayah rel kereta stasiun Ancol sampai stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara banyak dijumpai warga yang menggunakan areal di sekitar rel untuk mendirikan tempat tinggal untuk kepentingan pribadi dan tempat usaha. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Sehingga timbul permasalahan yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berkaitan dengan warga yang membangun pemukiman di daerah Stasiun Ancol sampai Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dan Bagaimanakah peran dan solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menegakan hukum Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap warga yang membangun permukiman di daerah Stasiun Ancol sampai Stasiun Tanjung Priok Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif empiris. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sehingga Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum berjalan efektif, peran dan solusi dari pemerintah belum maksimal. (F) Acuan : (1951– 2015) (G) Pembimbing : DR. Dwi Andayani B.S, S.H., M.H. (H) Penulis : Muhammad Rizqi Fadhlillah

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : DR. Dwi Andayani B.S, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Kereta Api
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	27 Apr 2021 04:44
Last Modified:	27 Apr 2021 04:44
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/23085

Actions (login required)

View Item