Kegentingan Memaksa Dalam Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Alfaisal, Deden (2020) Kegentingan Memaksa Dalam Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (12kB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (21kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (14kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (53kB)
[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (257kB)
[img] Text
TANDA PENGESAHAN TESIS SIAP DIUJI.pdf

Download (17kB)

Abstract

Alasan kegentingan memaksa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 memicu polemik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis terutama bagaimana pengaturan sebuah Ormas yang memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga laik untuk dibekukan dan dibubarkan serta adanya kegentingan memaksa untuk proses pembekuan dan pembubarannya. Penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah antara lain 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017? 2) Bagaimana penentuan unsur kegentingan memaksa mengenai pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017? Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen dan wawancara untuk mendapatkan bahan non hukum. Sifat penelitian ini ialah preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparatif approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengaturan pembekuan dan pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbeda dengan pembekuan dan pembubaran Ormas dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan meliputi larangan Ormas, sanksi administratif, kewenangan Pemerintah dan Pemda, tidak adanya mekanisme pemeriksaan persidangan (due process of law), upaya hukum terhadap pembubaran Ormas, dan penerapan asas contrario actus. 2) Sifat objektif Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah belum diaturnya (vacuum recht) sanksi yang efektif terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan belum dianutnya asas contrario actus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sedangkan sifat subjektif Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ialah sikap tegas Pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Ormas yang tidak sejalan dengan bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (F) Acuan : 82 buku (tahun 1960 sd tahun 2016) (G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. (H) Penulis : Deden Alfaisal

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Keadilan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta Hak dan/atau Kepentingan Publik.
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 27 Apr 2021 05:12
Last Modified: 27 Apr 2021 05:12
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/23114

Actions (login required)

View Item View Item