Hendrawan, Monica (2020) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Apartemen Yang Tidak Memenuhi Syarat Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 553/Pdt.G/2016/Pn .Jkt.Utr. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
COVER.pdf Download (201kB) |
|
Text
lembar PENGESAHAN_monica.pdf Download (219kB) |
|
Text
Lembar PERSETUJUAN.pdf Download (166kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (149kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (363kB) |
Abstract
Apartemen merupakan salah satu jenis tempat tinggal yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di kota besar seperti Jakarta, salah satu persyaratan pembangunan apartemen adalah harus dilengkapi dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada prakteknya ada beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi, salah satunya adalah pembangunan Apartemen Robinson yang dibangun oleh PT Putra Mas Simpati. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terkait tidak terpenuhinya syarat SLF dalam pembangunan Apartemen Robinson dan apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki SLF. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang, dan kasus. Berdasarkan hasil analisis tanggung jawab pelaku usaha terkait tidak dipenuhinya SLF (contractual liability) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 maka Pelaku Usaha seharusnya dikenakan ganti rugi , akan tetapi ganti rugi yang diberikan berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 553/Pdt.G/2016/JKT.UTR. ternyata belum memenuhi atau tidak sesuai. Sedangkan akibat hukum tidak terpenuhinya SLF dalam pembangunan Apartemen Robinson oleh PT Putra Mas Simpati Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2011Pasal 107-108 tentang Rumah Susun pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif. Sebagai saran hendaknya diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih instensif terhadap pelaku usaha yang membangun Apartemen dari Pemerintah Daerah dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: Dr. Sri Bakti Yunari, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Apartemen, Pelaku Usaha, Sertifikat Laik Fungsi, Perlindungan Konsumen |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 27 Apr 2021 07:01 |
Last Modified: | 27 Apr 2021 07:01 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/23289 |
Actions (login required)
View Item |