Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang : studi terhadap penerbitan sertipikat pengganti atas nama Teddy pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang / Adriella Claresta

Claresta,, Adriella (2017) Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang : studi terhadap penerbitan sertipikat pengganti atas nama Teddy pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang / Adriella Claresta. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat hak atas tanah yang merupakan surat tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Apabila sertipikat hak atas tanah hilang maka sesuai PP No. 24/1997 dan PMNA/KBPN No. 3/1997 dapat diterbitkan sertipikat pengganti. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Tng menyatakan SHM No. 1980/Sukasari atas nama Teddy sebagai sertipikat pengganti tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, Hakim mempersoalkan asas Contradictoire Delimitatie dalam penerbitan sertipikat pengganti sedangkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku tidak dipersyaratkan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana kekuatan hukum sertipikat pengganti atas nama Teddy dan apa alasan Hakim menyatakan SHM No. 1980/Sukasari sebagai sertipikat pengganti tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Data hasil penelitian memperlihatkan sertipikat pengganti atas nama Teddy telah diterbitkan sesuai mekanisme yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui Hakim keliru dalam menjatuhkan putusan sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum sertipikat pengganti atas nama Teddy memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat, sama seperti sertipikat sebelumnya. Hakim menyatakan SHM No. 1980/Sukasari tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat karena tidak memperhatikan fakta di persidangan, tidak sepenuhnya menguasai asas-asas hukum pertanahan dan kebijakan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Saran penulis sebaiknya para legislator menyempurnakan PMNA/KBPN No. 3/1997 untuk menjamin kepastian hukum sesuai tujuan UUPA dan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dan Hakim agar terus memperluas wawasan ilmu hukum dalam teori dan praktik kebijakan di lapangan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Jul 2018 03:30
Last Modified: 02 Jul 2018 03:30
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2357

Actions (login required)

View Item View Item