Kendala Hukum Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wanita Di Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak / Erlangga Arifin Putra

Putra, Erlangga Arifin (2017) Kendala Hukum Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wanita Di Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak / Erlangga Arifin Putra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Asimilasi merupakan proses pembinaan anak didik dengan membaurkan anak didik kedalam masyarakat. Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan anak didik untuk menjalani kehidupan di dalam masyarakat yang lebih baik. Terkait Undang-Undang yang mengatur ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.02.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi yang telah mengatur tentang pembinaan anak dan pemenuhan Hak -hak anak. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang permasalahan bagaimana pe nerapan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wanita di Tangerang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berkaitan dengan pelaksanaan Asimila si, dan kendala-kendala hukum apa saja dalam melaksanakan proses Asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wanita di Tangerang sesuai dengan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan ini menggunakan metode normatif-empiris. Teori yang digunakan oleh peneliti ialah teori tentang anak, teori pembinaan dilembaga Pemasyarakatan, dan teori tentang Asimilasi. Dari hasil anaslisi penelitian di lapangan untuk mendapatkan asimilasi anak harus menjalankan ? (stengah) dari masa pidananya di Lembaga, baru lah anak dapat mengajukan asimilasi untuk memperoleh hak nya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.02.PK.04 -10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi. Hasil penelitian studi di lapangan menunjukan bukan hal yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan asimilasi. Kenyataan di lapangan tidak semua anak didik yang telah menjalani ? masa pidana dapat diberikan asimilasi. Disamping persyaratan subtantif, anak didik juga dibebankan syarat administ rasi yang sering menjadi kendala didalam reintegrasi meraka. Disamping itu kurangnya tenaga Ahli dalam melakukan pembinaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan minimnya anggaran dalam pelaksanaan asimilasi di luar lapas itu sendiri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Jul 2018 03:51
Last Modified: 02 Jul 2018 03:51
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2361

Actions (login required)

View Item View Item