Kontrak nKarya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945

Redi, Ahmad Kontrak nKarya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. Kontrak Karya, Pancasila, UUD 1945.

[img]
Preview
Text
3.pdf

Download (808kB) | Preview

Abstract

PT. Freeport Indonesia (PT FI) memiliki kontrak karya (KK) untuk mengusahakan bahan galian diwilayah pertambangan Grasberg dan Ertsberg yang dimulainya sejak tahun 1967 dan baru berakhir tahun 2021. Sejak terbitnya undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), pengaturannya mengenai pengusahaan mineral dan batubara telah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, Namun karena UU Minerba hanya mampu menjangkau perbuatan hukum pasca terbitnya UU Minerba maka hal-hal terkait KK yang ada sebelum UU Minerba tidak terjangkau. Disisi lain, eksistensi KK FI dianggap tidak sesaui dengan pancasila yaitu siila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai substansi bumu, air dan kekayaan alam "dikuasai negara" dan "dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tulisan ini akan membahas mengenai apakah KK PT FI telah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 ? serta bagaimana upaya pemerintah agar KK PT FI dapat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? metode yang digunakan yuridis normatif. upaya penyesuaiannya KK PT FI dengan pancasila dan UUD 1945 dilakukan melalui renegosiasi KK PT FI berlandaskan prinsip "hardship" dalam UNIDROIT Principles of international commercial Contracs dan prinsip sumber daya alam untuk kepentingan nasional serta untuk kesejahteraan rakyat dalam Revolusi General Assembly resolution 1803 (XVII) of December 1962, "Permanent Sovereignt Over Natural Resources.

Item Type: Article
Subjects: Penelitian > Fakultas Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Jul 2018 06:30
Last Modified: 02 Jul 2018 06:30
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2386

Actions (login required)

View Item View Item