Redi, Ahmad Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat li:urntrton di Provinsi Lampung. Konstitusionalitas, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Rumpon..
|
Text
5..pdf Download (612kB) | Preview |
Abstract
Pasal 18B (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghotmatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi lampung ialah hak rumpon sebagai hak ulayat laut. Rumpon laut secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. saat ini eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan dan perikanan. Ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukuum atas hak ulayat rumpon di Provinsi lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut rumpon pada masyarakat lampung dan perlingdungan kostitutional atas hak ulayat rumpon laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian socio-legal yang melakukan pengkajian terhadap aspek hukum dalam ranah das sollen dan das sein
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Penelitian > Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Jul 2018 07:28 |
| Last Modified: | 02 Jul 2018 07:28 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2388 |
Actions (login required)
 |
View Item |
