Pelanggaran tata ruang atas pengalihan fungsi lahan Mangrove menjadi tambak udang di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan/Bunga Kharismaning Putri

Putri, Bunga Kharismaning (2017) Pelanggaran tata ruang atas pengalihan fungsi lahan Mangrove menjadi tambak udang di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan/Bunga Kharismaning Putri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengalihan fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak udang merupakan suatu bentuk pelanggaran tata ruang dan merugikan ekosistem perairan.Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang atas pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan dan tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran tata ruang lingkungan terkait pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak udang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris sosiologis, yang tujuan utamanya adalah mendapatkan data primer (langsung/lapangan), guna mengkaji efektivitas suatu kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang atas pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang sebagaimana diatur dala m Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana sanksi akan diberikan kepada pengguna ruang yang melanggar peruntukan tata ruang, terkait operasionalisasi sanksi di daerah, masih belum efektif diberlakukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna ruang yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Bintan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran tata ruang lingkungan terkait pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak udang merujuk pada ketentuan Undang-Undang terkait degan wujud sanksi pidana seperti penjara dan denda, sanksi perdata dan administratif yang dapat diberlakukan secara terpisah atau akumulatif. Penyelenggaraan penataan ruang harus sesuai dengan aturan teknis yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang besar dari pelanggaran penataan ruang

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Jul 2018 08:31
Last Modified: 02 Jul 2018 08:31
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2407

Actions (login required)

View Item View Item