Megawati, Megawati (2017) Penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye studi terhadap penghadangan Djarot Saeful Hidayat di Petamburan Jakarta Pusat / Megawati. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya pemilihan Pilkada dan kampanye merupakan salah satu proses dalam Pilkada. Faktanya terjadi penolakan dan penghadangan kampanye Djarot Syaiful Hidayat oleh sekelompok warga di Wilayah Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat. Tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga pihak kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka, akan tetapi statusnya DPO sehingga kasusnya sampai saat ini belum dapat di proses. Timbul permasalahan bagaimana penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau menganggu jalanya kampanye berdasarkan Undang-undang Pilkada? Metode yang digunakan yaitu metode hukum empiris. Berdasarkan hasil analisis bahwa tindak pidana pemilihan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pemilihan yaitu meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Dalam Undang-undang Pilkada batasan tindak pidana pemilihan terdapat 22 Pasal mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. Dalam kasus penghadangan kampanye Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 belum dapat diproses secara hukum karena pelaku dinyatakan DPO dan waktu proses penyidikan sudah kedaluwarsa. Dalam Undang-undang Pilkada tidak mengatur proses hukum untuk kasus yang pelakunya DPO, namun demikian Bawaslu hanya memberikan satu opsi yang bisa ditempuh yaitu mengalihkan penanganan kasus pidana pemilu menjadi pidana umum. Dalam realitasnya, pihak kepolisian belum dapat memproses hukum lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dasar hukum untuk penanganan tindak pidana pilkada yang pelakunya DPO belum ada aturan yang jelas, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa dan keadilan bagi korban sehingga dapat dikatakan proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan ini belum berjalan. Apabila kasus ini dilanjutkan dengan tindak tidan umum, maka alternatif pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku yaitu Pasal 335 KUHP karena perbuatan pelaku dikategorikan perbuatan melawan hukum menghalangi untuk tidak dilakukuannya kampanye, adanya paksaan ancaman kekerasan baik verbal maupun non verbal. Dengan demikian tindakan pelaku berarti telah menghalang-halangi proses jalannya penyidikan. Tindakan tersebut jelas mempersulit aparat penegak hukum untuk memprosesnya lebih lanjut
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Jul 2018 09:32 |
| Last Modified: | 02 Jul 2018 09:32 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2428 |
Actions (login required)
 |
View Item |
