RUDIYANTO, ELLEN VEMBREY (2016) Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kontrak Karya PT. Freepot Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
: (A) Nama: Ellen Vembrey (NIM : 205120038) (B) Judul Skripsi: Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undag-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia (C) Halaman: xiv + 120+ Lampiran + 2015 (D) Kata kunci: Divestasi saham, UU Minerba, Kontrak Karya PT.Freeport (E) Isi: (F) Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Undang-undang merupakan salah satu langkah pemerintah untuk benar-benar memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya. Permasalahan muncul ketika ternyata UU Minerba itu diperuntukan untuk perusahaan pertambangan asing yang memiliki IUP/IUPK, padahal skema operasi penguasahaan pertambangan oleh perusahaan asing dahulu itu adalah KK/PKP2B bukan IUP/IUPK. PT.Freeport Indonesia mengusahakan pertambagannya di Indonesia dengan skema KK, permasalahannya adalah bagaimanakah Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undag-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan di dukung dengan data wawancara.Data penelitian memperlihatkan bahwa UU Minerba memiliki kepastian hukum dengan adanya pasal 169 ketentuan peralihan yang mengharuskan untuk disesuaikannya semua KK/PKP2B yang ada dengan UU Minerba termasuk PT.Freeport Indonesia. Namun pada pelaksanaan penyesuaiannya harus menggunakan mekanisme yang disebut renegoisasi yang menghasilkan kesepakatan untuk mengamandemen KK nya, yang dituangkan ke dalam suatu MoU. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengawasan berkala dalam memastikan diamandemenkannya KK untuk memuat peraturan-peraturan yang ditentukan oleh UU Minerba. (G) Acuan: 31 (1967-2014). (H) Pembimbing: Dr. S. Atalim, S.H., M.H. (I) Penulis: Ellen Vembrey Rudiyanto
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Jul 2018 09:47 |
| Last Modified: | 02 Jul 2018 09:47 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2445 |
Actions (login required)
 |
View Item |
