: 344.01 MAR k Judul : Kewenangan mengadili pemutusan hubungan kerja pada perusahaan badan usaha milik daerah ditinjau dari undang-undang otonomi daerah dan ndang-undang ketenagakerjaan : studi kasus putusan nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg / Margaretha Domas Hanom K.

Domas Hanom K., Margaretha (2016) : 344.01 MAR k Judul : Kewenangan mengadili pemutusan hubungan kerja pada perusahaan badan usaha milik daerah ditinjau dari undang-undang otonomi daerah dan ndang-undang ketenagakerjaan : studi kasus putusan nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg / Margaretha Domas Hanom K. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata Kunci : Mengadili, Pemutusan Hubungan Kerja, Badan Usaha Milik Daerah, Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Ketenagakerjaan Isi : Terdapat Terdapat berbagai bentuk perusahaan di Indonesia, salah satunya adalah BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD merupakan perwujudan dari adanya otonomi daerah. PDAM Tirta Benteng merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan air minum di Tangerang yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan perwujudan dari otonomi daerah. PDAM TB selaku Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang berstatus sebagai calon pegawai Tergugat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan anjuran dari Walikota selaku pemilik modal untuk melakukan perbaikan managemen kepegawaian pada PDAM TB. Persoalan ini kemudian diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Permasalahannya adalah apakah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang merupakan subyek hukum Pengadilan Hubungan Industrial. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang didukung dengan wawancara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya tidak berwenang mengadilu masalah kepegawaian ini karena pengaturan mengenai PDAM tidak berpatokan pada UU Ketenagakerjaan melainkan pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Perusahaan Daerah. Hal yang paling membedakan adalah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenal adanya perjanjian kerja sedangkan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan sederet peraturan turunannya, pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM dilakukan dengan menggunakan Surat Keputusan. Hal ini menjadi menarik dibahas karena menggabungkan dua Undang-Undang yang berbeda antara pengelolaan PDAM dan penyelesaian sengketanya. Seharusnya pemerintah dapat memperhatikan berbagai peraturan yang menjadi dasar acuan dalam suatu perkara dan pengaturan mengenai perkara kepegawaian di BUMN atau BUMD dengan perusahaan swasta pada umumnya sebaiknya dibedakan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 03 Jul 2018 01:16
Last Modified: 03 Jul 2018 01:16
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2451

Actions (login required)

View Item View Item