Analisis Putusan PTUN Nomor:11/G/2018/PTUN-SRG Mengenai Sertipikat Tanah Yang Overlapping

Azhari, Praliany Geezha (2020) Analisis Putusan PTUN Nomor:11/G/2018/PTUN-SRG Mengenai Sertipikat Tanah Yang Overlapping. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
COVER.pdf

Download (117kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (190kB)
[img] Text
Lembar Persetujuan.pdf

Download (56kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (89kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (87kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (87kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (310kB)

Abstract

Permasalahan pertanahan yang sampai saat ini masih seringkali dijumpai di tengah-tengah masyarakat yaitu sertipikat ganda. Salah satunya yaitu perkara putusan Nomor 11/G/2018/PTUN-SRG yang menggugat BPN Kota Tangerang atas terbitnya SHM No.1640 atas nama Jaka Perkasa di ata tanah milik Shawie Yustira selaku Penggugat pemilik sebidang tanah SHM No.1789. Sehingga timbul permasalahan faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga sertipikat tanah menjadi tumpang tindih dalam objek bidang tanah yang sama? dan bagaimana tanggung jawab BPN jika terjadi sertipikat tumpang tindih (overlapping) dalam Putusan Nomor: 11/G/2018/PTUN-SRG? Metode yang digunakan dalam penlitian ini yaitu yuridis normtif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sertifikat ganda dalam satu objek tanah yang sama yaitu ketidaktahuan atau kelalain masyarakat yang tidak melakukan pemutakhiran data pertanahan setelah adanya perubahan regulasi pengaturan pendaftaran yang baru, dan adanya kelemahan sistem adminitrasi pertanahan BPN sehingga seringkali dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah yang mengambil keuntungan dari kelemahan sistem adminitrasi pertanahan BPN. Tanggungjawab BPN terhadap timbulnya sertipikat ganda dalam perkara Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN-SRG, BPN Kota Tangerang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui musyawarah, aribtrase, dan peradilan. Bentuk tanggung jawab moril, BPN harus melakukan penelitian ketika diketahui adanya masalah overlapping yaitu dengan memeriksa data fisik dan data yuridis.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Overlapping, Sertipikat Tanah
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 28 Apr 2021 02:30
Last Modified: 28 Apr 2021 02:30
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/24527

Actions (login required)

View Item View Item