Analisis Perlindungan Konsumen atas Penerapan Klausa Baku dalam Perjanjian Keanggotaan sebagai Syarat Pengguna Jasa Alat Kebugaran (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Tengko, Fenly (2020) Analisis Perlindungan Konsumen atas Penerapan Klausa Baku dalam Perjanjian Keanggotaan sebagai Syarat Pengguna Jasa Alat Kebugaran (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Abstrak.pdf Download (152kB)
	Text COVER.pdf Download (84kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (125kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (156kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (369kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (622kB)

Abstract

Pencantuman klausula baku diatur Bab V Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana konsekuensi hukum atas pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari adanya klausula baku dalam perjanjian keanggotaan jasa kebugaran milik PT Extertainment Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas penerapan klausula baku dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku dalam perjanjian keanggotaan jasa kebugaran milik PT X telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, c, e, f, dan g Undang-Undang Perlindungan konsumen. Konsekuensinya adalah batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung tidak tepat dan cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya. Ditinjau dari substansinya, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya lebih memenuhi rasa keadilan dan melindungi konsumen jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung. Perlindungan konsumen atas penerapan klausula baku dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Nomor 184K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yaitu terkait adanya keberatan atas gugatan pembatalan klausula baku antara pihak PT Exertainment Indonesia dan Rachmat Suharto alias Steven Roy. Di mana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang mendapat klausula baku yaitu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 62 UUPK, serta mendapatkan sanksi tambahan Pasal 63 UUPK. Konsumen juga dapat melakukan pengaduan kepada BPSK. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran klausula baku. Akhirnya keluarlah putusan bahwa penyelenggara usaha wajib memberikan kompensasi dan/atau hukuman administratif yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Seharusnya hakim sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman selalu mengutamakan idealnya putusan yang menerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu, hakim juga harus berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. ABSTRACT Title : Analysis of Consumer Protection on Application of the Standard Clause in the Membership Agreement as a Requirement for the Users of Fitness Equipment Services (Case Study of Decision Number 15/Pdt.G/2015/PN.Sby and Number 184K/Pdt.Sus-BPSK / 2016) Name : Fenly Tengko NIM : 207181013 Keywords : Consumer Protectio, Standard Blause, Membership Agreement. Contents Inclusion of standard clauses is regulated in Chapter V Article Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem faced in writing this thesis is how the legal consequences for violating Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection from the existence of a standard clause in the membership agreement of a fitness service owned by PT Extertainment Indonesia and how the form of consumer protection for the application of the standard clause in the Decision Number 15/Pdt.G/2015/PN.Sby and Number 184 K/Pdt.Sus-BPSK / 2016. The method used is a normative juridical approach or literature. The results showed that the standard clause in PT X's fitness services membership agreement had violated the provisions of Article 18 paragraph (1) letters a, c, e, f, and g of the Consumer Protection Act. The consequence is null and void. The Supreme Court's verdict is not appropriate and careful in considering the legal facts and the application of the law. In terms of substance, the Decision of the Consumer Dispute Resolution Board which is strengthened by the Surabaya District Court is more fulfilling a sense of justice and protects consumers when compared to the Supreme Court's Decision. Consumer protection for the adoption of standard clauses in Decision Number 15/Pdt.G/2015/PN.Sby and Number 184K / Pdt.Sus-BPSK / 2016, which are related to objections to the claim to cancel the standard clause between PT Exertainment Indonesia and Rachmat Suharto alias Steven Roy Where the form of legal protection for the injured party is the consumer who gets a standard clause, that is, the business actor may be subject to sanctions provided for in Article 62 of the UUPK, as well as get additional sanctions for Article 63 of the UUPK. Consumers can also make complaints to BPSK. Then an examination and investigation is carried out to prove the existence of a violation of the standard clause. Finally, a decision was issued that the business organizer was obliged to provide compensation and / or administrative punishment as stipulated in the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/KEP/12/2001 concerning the Implementation of the Duties and Authorities of the Consumer Dispute Settlement Body. Judges should act as executors of judicial power always prioritizing ideally decisions that reflect justice, certainty and usefulness. In addition, judges must also be guided by the principles that apply in civil procedural law by not forgetting the values that live in society.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Keanggotaan.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Apr 2021 03:17
Last Modified:	28 Apr 2021 03:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/24634

Actions (login required)

View Item