Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Buddha Sesuai Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK)

Lestari, Indri (2020) Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Buddha Sesuai Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Halaman Depan_Indri Lestari_217181012.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab isi_Indri Lestari_217181012.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Indri Lestari_217181012.pdf
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[img] Text
Lampiran_Indri Lestari_217181012.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tapi berbeda dengan makamah konstitusi melalui putusannya nomor 46/PUU-VII/2010 telah membuat putusan progresif bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya putusan tersebut dapat memunculkan dua asumsi. Pertama mengenai pelegalisasian anak hasil pernikahan yang tidak sah, baik dihadapan hukum Islam maupun hukum positif. Kedua, sebagai salah satu perlindungan negara terhadap seluruh masyarakatnya tidak melihat status dan asal usulnya. Permasalahannya adalah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan dan surat keterangan waris bagi anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan negeri pontianak nomor 202/pdt.p/2015/pn.ptk Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus Hasil Penelitian yaiu surat Penetapan Pengadilan Negeri ini adalah Dasar Notaris untuk membuat Cek Wasiat, Akta Pernyataan, Surat Keterangan Hak Mewaris , Notaris Memiliki Kewenangan Membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Mewaris apabila Para Pihak/Para Ahli Waris menyerahkan Asli dan Fotocopy yang Dilegalisir oleh Pengadilan Negeri yang didalam surat Penetapan Pengadilan Negeri Mengabulkan Pihak Pemohon Bahwa Benar Terjadinya Perkawinan Antara Tuan SIAU SUI LUK dan Nyonya THEN KUI TJU, serta menyatakan dengan sah bahwa Ahli Waris Jesi Angelica, Andre, dan Pindy Yolanda benar dan anak sah dari Tuan SIAU SUI LUK dan Nyonya THEN KUI TJU, disertakan dengan bukti-bukti Dokumen pendukung lainya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 – 281 KUHP.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H, M.H. APU
Uncontrolled Keywords: Hak waris, notaris, kewenangan
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 28 Apr 2021 06:38
Last Modified: 03 Nov 2023 02:33
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25031

Actions (login required)

View Item View Item