Kedudukan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Ditinjau Dari Struktur Kelembagaan Negara

Syahril, Shintamy Nesyicha (2020) Kedudukan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Ditinjau Dari Struktur Kelembagaan Negara. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover .pdf Download (29kB)
	Text Lembar pengesahan skripsi_Shintamy Nesyicha S_205160202.pdf Download (60kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (148kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (19kB)
	Text Abstrak.pdf Download (117kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (265kB)

Abstract

KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hakim konstitusi menimbang bahwa KPK merupakan sebuah lembaga eksekutif karena memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan berdasarkan teori Trias Politika. Faktanya, teori tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum tata negara pada saat ini. Terdapat lembaga negara penunjang yang berada diluar cabang kekuasaan konvensional seperti yang dimaksud dalam teori trias politica dan bersifat independen. Lembaga tersebut sering disebut “quasi yudikatif” maupun “quasi eksekutif”. Penyematan kata “quasi”berarti lembaga tersebut tidak berada didalam kekuasaan manapun, namun memiliki tugas yang bisa bersifat semi eksekutif maupun yudikatif. Oleh karena itu, sudah tidak tepat menggolongkan KPK sebagai lembaga eksekutif dengan hanya melihat tugas dan wewenangnya, mengingat selama ini KPK memenuhi kriteria sebagai lembaga independen yang dibentuk karena kurang optimalnya kinerja kepolisian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	KPK, Lembaga Negara Penunjang, Lembaga Negara Independen, Struktur Kelembagaan Negara
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Apr 2021 07:20
Last Modified:	28 Apr 2021 07:20
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25092

Actions (login required)

View Item