Armanida, Siti Syarah (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Hamil Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Contoh Kasus: Pt. X). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
cover.pdf Download (242kB) |
|
Text
Lembara Pengesahan.pdf Download (75kB) |
|
Text
Lembar Persetujuan.pdf Download (34kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (177kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (115kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB) |
Abstract
Seorang perempuan dijamin haknya untuk kembali ke posisi yang sama atau posisi setara yang dibayar pada tingkat yang sama setelah selesai cuti melahirkannya. Perlunya perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang dalam kondisi hamil namun tidak diperlakukan secara layak dan mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang sedang hamil yang berkerja di PT X berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi bagi pekerja wanita yang sedang hamil yang bekerja di PT X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: Perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang sedang hamil yang berkerja di PT X berdasarkan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan mengenai masa istirahat cuti hamil dan mengenai pengaturan upah yang tercantum dalam Pasal 84 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai Penyelesaian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi bagi pekerja wanita yang sedang hamil yang bekerja di PT X dapat dilakukan musyawarah dengan kedua belah pihak apabila musyawarah tidak ada kesepakatan, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 185 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Adapun saran dalam skripsi ini adalah Kepada pemerintah melalui DPR agar segera merevisi Pasal di dalam UU Ketenagakerjaan mengenai sanksi pidana maupun adminstratif yang mengatur pelanggaran terhadap hak tenaga kerja yang tidak mendapatkan upah dari cuti melahirkan ataupun cuti keguguran. Selanjutnya kepada para pekerja khususnya wanita, harus lebih cermat di dalam penandatangan perjanjian bekerja bersama, apakah hak-haknya sudah terpenuhi di dalam perjanjian tersebut apa belum, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: Andari Yurikosari, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan, Cuti, Hamil |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 28 Apr 2021 07:35 |
Last Modified: | 28 Apr 2021 07:35 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25120 |
Actions (login required)
View Item |