Girindrawardhana, Devka Octara Putera Akbar (2019) Kepastian Hukum Dalam Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
COVER.pdf Download (58kB) |
|
Text
TANDA PERSETUJUAN.pdf Download (120kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (159kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (91kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (8kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB) |
Abstract
Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 telah memutuskan bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 menyatakan bahwa agar dapat diangkat menjadi notaris harus memiliki surat tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang telah dilegalisasi oleh Ditjen AHU padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak diatur mengenai ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat untuk menjadi notaris. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 sudah tepat karena telah terbukti Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan yang diteliti adalah apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 memenuhi asas kepastian hukum? Penulis meneliti permasalahan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menganalisis Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 berdasarkan teori negara hukum, teori hierarki peraturan perundang-undangan, teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori kebijakan. Permenkumham sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang maka haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang meskipun penambahan materi muatan bertujuan untuk hal yang baik. Penulis menyarankan agar kualitas profesi notaris semakin membaik alangkah baiknya apabila pemerintah merevisi undang-undang jabatan notaris.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Toendjoeng Herning Sitaboeana, S.H., C.N., M.Hum. |
Uncontrolled Keywords: | Kepastian Hukum, Pengangkatan Notaris, Peraturan Menteri, Mahkamah Agung, Hierarki Peraturan Perundang-undangan |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 28 Apr 2021 08:04 |
Last Modified: | 04 May 2021 03:50 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25144 |
Actions (login required)
View Item |