Kepastian Hukum Dalam Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018)

Girindrawardhana, Devka Octara Putera Akbar (2019) Kepastian Hukum Dalam Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
COVER.pdf

Download (58kB)
[img] Text
TANDA PERSETUJUAN.pdf

Download (120kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (159kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (91kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (95kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 telah memutuskan bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 menyatakan bahwa agar dapat diangkat menjadi notaris harus memiliki surat tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang telah dilegalisasi oleh Ditjen AHU padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak diatur mengenai ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat untuk menjadi notaris. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 sudah tepat karena telah terbukti Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan yang diteliti adalah apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 memenuhi asas kepastian hukum? Penulis meneliti permasalahan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menganalisis Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 berdasarkan teori negara hukum, teori hierarki peraturan perundang-undangan, teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori kebijakan. Permenkumham sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang maka haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang meskipun penambahan materi muatan bertujuan untuk hal yang baik. Penulis menyarankan agar kualitas profesi notaris semakin membaik alangkah baiknya apabila pemerintah merevisi undang-undang jabatan notaris.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Toendjoeng Herning Sitaboeana, S.H., C.N., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Kepastian Hukum, Pengangkatan Notaris, Peraturan Menteri, Mahkamah Agung, Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 28 Apr 2021 08:04
Last Modified: 04 May 2021 03:50
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25144

Actions (login required)

View Item View Item