Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Dan Praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh Prisca

Wirmanto, Prisca (2016) Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Dan Praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh Prisca. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK A. Nama : PriscaReszkyWirmanto B. JudulSkripsi : Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Dan Praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial C. Halaman :viii + 108+ Lampiran + 2016 D. Kata Kunci :Fatwa, MajelisUlama Indonesia, Badan PenyelenggaraJaminanSosialKesehatan E. Isi : Pentingnyakesehatanmasyarakatsemakinmengarahpadaperbaikansistemdanmerupakansuatuusaha yang sangatluasdanmenyeluruh.Salah satubentukimplementasiupayapeningkatankesehatanmasyarakat, yaitudenganadanya BPJS dandenganditerbitkannya UU BPJS.Mengingat Indonesia terdiridariberbagaisuku, bangsa, ras, budaya, dan agama, dalameksistensidanpemberlakuan BPJS Kesehatansebagaiakibatkeanekaragamantersebuttelahmemicuterjadinyakonflikpemahamantentangpenerapankonsepdanpraktik BPJS KesehatanantaraPemerintahsebagai regulator dan BPJS sebagai operator dengan MUI, dimana MUI telahmengeluarkan fatwa mengenai program BPJS Kesehatan. Permasalahan yang penulistelitidalamhaliniadalahpemberlakuan Fatwa MUI terhadapkonsepdanpraktik BPJSKesehatansetelahberlakunya UU BPJS.Penulismelakukanmetodepenelitiannormatifdenganmenggunakanundang-undangdandidukungdenganwawancarakepadapihak-pihak yang terkaituntukmelakukanpeninjauanmengenaipermasalahantersebut.Dengandemikianpenulismenyimpulkan, pemberlakuanFatwa MUI terhadapkonsepdanpraktikpenyelenggaraanjaminansosialkesehatansetelahberlakunya UU BPJS mengikatbagipihakpemerintah, sedangkanbagipihak BPJS, Fatwa MUI tersebuttidakmengikatsehingga BPJS Kesehatan yang saatiniberlakumasihdiperbolehkanuntukdiikutibagimasyarakatberagama Islam ataudengan kata lain Fatwa MUI tersebutmasihdapatdikesampingkanmengingatkondisinya yang darurat. Hal demikianolehkarenatelahadanyakesepahamanataukesepakatan yang dilakukanolehpihak MUI, BPJS Kesehatan, OJK, DewanJaminanSosialNasional, KementerianKeuangan, danKementerianKesehatanuntukselanjutnyadilakukanpenyempurnaanterhadappelaksanaan BPJS Kesehatan yang sesuaidenganprinsipsyariah. F. DaftarAcuan : 19 (1985-2015) G. Pembimbing : Dr. Cut Memi, S.H., M.H. H. Penulis : PriscaReszkyWirmanto

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	03 Jul 2018 02:49
Last Modified:	03 Jul 2018 02:49
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2516

Actions (login required)

View Item