Faisal, Fedhli (2016) Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Korporasi / Oleh Fedhli Faisal. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci : Tindak Pidana, Perikanan,Korporasi Isi Abstrak : Tindak pidana perikanan disebut juga istilah Illegal, Unregulated, andUnreportedFishing (IUU-Fishing), yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengungkapkan, praktik tindak pidana telah merugikan Negara Indonesia . IUU Fishing yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di perairan Indonesia telah menyebabkan Negara merugi Rp. 30 triliun, Sayangnya dari sekian tindakan hukum yang dilakukan oleh KKP beserta aparat penegak hukum tidak ada satu pun korporasi atau pemain besar yang diseret ke dalam proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan hasil wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis pembahasan adalah secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi merujuk kepada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana korporasi diakui sebagai subjek hukum dan apabila tindak pidana yang dilakukan korporasi maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Kendala dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi yakni hukum acara pidana mengenai ketentuan pidana korporasi sedangkan hukum acara pidana yang berlaku sekarang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terkait itu. Selain itu tanggungjawab korporasi dalam UU Perikanan diwakili oleh pengurus sehingga sulit untuk menyeret korporasi karena pertanggungjawaban berhenti pada pengurus
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Jul 2018 03:32 |
| Last Modified: | 03 Jul 2018 03:32 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2546 |
Actions (login required)
 |
View Item |
