Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang”Pemilihan”Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020

Kristiani, Verlia (2020) Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang”Pemilihan”Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover skripsi.pdf Download (158kB)
	Text Lembar pengesahan Verlia Kristiani.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR ISI PDF.pdf Download (16kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (119kB)
	Text BAB I SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (124kB)

Abstract

Pada putusan Mahkamah Konstitusi membawa langkah untuk berupaya memulihkan kondisi pelanggaran hak konstitusional. Namun, secara konkret prosedur tersebut akan menimbulkan kehilangan hak pilihnya. Terutama pada golongan rentan, seperti terjadi masyarakat adat. Secara de jure dimensi hak pilih dan pemutakhiran berkualitas adalah perwujudan terhadap hak pilih universal, hak untuk memilih, pemungutan suara yang rahasia dan pemilihan secara jujur. Kemudian, kualitas pelaksanaan pemilihan Gubernur, dan Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan hal penting, karena pelaksanaan Pilkada dapat berimplikasi juga terhadap kepercayaan warga negara atau pemilih pada tahapan pemilu yang demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yaitu bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, sedangkan data sekunder dapat dari studi pustaka dan bahan tersier yaitu wawancara dan lain-lain. Penulisan ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, sehingga berdampak pada berbagai aspek. Dengan demikian, uraian-uraian dampak pada aspek sosial, politik, hukum dan sebagainya merupakan saling berkaitan dan bagian dari penyelenggaraan Pilkada. Jika penggunaan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik diberlakukan pada Pilkada 2020, maka harus diselenggarakan sesuai pasal 22E UUD 1945 yaitu pemilihan dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Dalam proses mempersiapkan penyelengaraan dan dampak-dampak pada setiap aspek menjadi dasar pertimbangan penyelenggaraan Pilkada nya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Pilih, Pemilihan Kepala Daerah
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2021 01:56
Last Modified:	29 Apr 2021 01:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25562

Actions (login required)

View Item