Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019)

Hia, Yoshep Vandeswan Kurnialim (2020) Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover Format.pdf Download (59kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (247kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (269kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (32kB)
	Text Abstrak.pdf Download (31kB)
	Text BAB 1 .pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (164kB)

Abstract

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) menurut Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. selaku Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa, pada umumnya dissenting opinion merupakan pendapat dari satu atau lebih, dari minoritas hakim dalam membuat suatu pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman didalam sebuah pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dan kedudukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) membentuk keyakinan majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus lepas pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1555K/PID.SUS/2019 dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Jenis penelitian yang digunakan x dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data wawancara dengan para ahli. Dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, hakim yang bersifat bebas dan independent dalam kekuasaan kehakiman tetap perlu tunduk pada rambu-rambu aturan hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini, Penulis tidak setuju terhadap Putusan hakim dalam perkara Nomor 1555K/PID.SUS/2019 karena dalam mempertimbangkan dan memutus perkara hakim perlu membuktikan berdasarkan surat dakwaan bukan hanya pada alasan permohonan kasasi yang diajukan, fakta-fakta persidangan dan perundang-undangan, serta yurisprudensi khususnya putusan pengadilan dibawahnya. Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung dan KPK mempertegas persoalan mengenai pemidanaan dan agar hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan keyakinannya semata, tapi juga berdasarkan tanggung jawab dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Hakim, Perbedaan Pendapat (dissenting opinion).
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2021 03:20
Last Modified:	29 Apr 2021 03:20
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25586

Actions (login required)

View Item