Ekstradisi berdasarkan Konvensi Paris 1957 tentang European Convention On Extradition dan Penyelesaian (Studi kasus : Penolakan ekstradisi Puigdemont oleh Pemerintah Belgia Ke Spanyol).

Jeffry, Jeffry (2019) Ekstradisi berdasarkan Konvensi Paris 1957 tentang European Convention On Extradition dan Penyelesaian (Studi kasus : Penolakan ekstradisi Puigdemont oleh Pemerintah Belgia Ke Spanyol). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
cover.pdf

Download (24kB)
[img] Text
Tanda persetujuan.pdf

Download (176kB)
[img] Text
Tanda tangan pengesahan skripsi.pdf

Download (266kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (65kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (26kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (119kB)

Abstract

Saat ini perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, arus informasi dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan antarnegara. Hal tersebut seringkali membuat pelaku kejahatan telah melarikan diri dari tuntutan hukum yang harus di pertanggungjawabkan ke wilayah yurisdiksi negara lain. Berkaitan uraian diatas penulis ingin meneliti tentang kasus Puigdemont yang melarikan diri ke Belgia setelah Pengadilan Spanyol memerintahkan menangkap Puigdemont terkait kasus pemberontakan di Catalonia. Adapun pokok permasalahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Belgia terhadap Puigdemont menurut hukum internasional dan pengimplementasikan hukum oleh pemerintah Belgia dalam menyerahkan Puigdemont dalam rangka menjaga hubungan baik kedua negara. Dalam hal ini kasus yang dilanggar Puigdemont di Spanyol merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan politik maka dapat dikategori perbuatan Puigdemont tersebut termasuk dalam kejahatan politik. Dalam Pasal 3 ayat (1) Convention On Extradition telah mengatur Larangan mengekstradisi kejahatan politik. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Belgia yaitu memberikan suaka kepada Puigdemont atau melakukan tindakan Pengusiran.Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka menyerahkan dengan pengimplementasikan menjaga hubungan kedua negara ialah pemerintah Belgia dapat mempertimbangkan kepentingan politik kedua belah pihak kedua negara dengan sejumlah kerja sama yang mengutungkan kedua belah pihak negara. Ekstradisi bukan merupakan satu satunya jalan untuk mengembalikan pelaku kejahatan kembali ke suatu negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Ida Kurnia, SH.,M.H.
Uncontrolled Keywords: Asas resipositas, Ekstradisi
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 29 Apr 2021 08:18
Last Modified: 04 May 2021 03:48
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25653

Actions (login required)

View Item View Item