Analisis Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: PT Kharisma Riau Sentosa)

Fahmadina, Astrid (2020) Analisis Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: PT Kharisma Riau Sentosa). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1. COVER PDF.pdf

Download (211kB)
[img] Text
2. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI PDF.pdf

Download (184kB)
[img] Text
3. LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ASTRID PDF.pdf

Download (9kB)
[img] Text
4. KATA PENGANTAR PDF.pdf

Download (308kB)
[img] Text
5. DAFTAR ISI PDF.pdf

Download (310kB)
[img] Text
6. ABSTRAK PDF.pdf

Download (189kB)
[img] Text
7. BAB I PDF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (496kB)
[img] Text
8. BAB II PFD.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (561kB)
[img] Text
9. BAB III PDF.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (870kB)
[img] Text
10. BAB IV PDF.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (499kB)
[img] Text
11. BAB V PDF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)
[img] Text
12. DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf

Download (427kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat), oleh karena itu idealnya hukum harus dijadikan panglima dalam semangat kenegaraan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dan sangat strategis dalam kehidupan bernegara salah satunya atas pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yakni kehutanan. Pemerintah memiliki kewenangan atas pemanfaatan kawasan hutan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kejahatan hutan dan upaya preventif agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan serta Peraturan Operasional lainya yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian sumber daya alam sektor kehutanan berasaskan ketentuan perundang-undangan. Perizinan dilakukan dalam rangka tertib administrasi, namun faktanya hasil penelitian tentang pelanggaran perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tidak menunjukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya melaksanakan koordinasi yang harmonis dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut jelas telah menciderai kerangka konsep negara hukum yang mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Kawasan Hutan, Pengawasan, Pengendalian
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 29 Apr 2021 08:29
Last Modified: 29 Apr 2021 08:29
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25655

Actions (login required)

View Item View Item