Analisis Penerbitan Peraturan Daerah Berkarakteristik Keagamaan Ditinjau Dari Prinsip Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah (Contoh Kasus Perda Syariah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005) / Prima Manuel Sahala

Sahala, Prima Manuel (2019) Analisis Penerbitan Peraturan Daerah Berkarakteristik Keagamaan Ditinjau Dari Prinsip Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah (Contoh Kasus Perda Syariah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005) / Prima Manuel Sahala. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (40kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (177kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI1.pdf Download (281kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (28kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (24kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari daerah provinsi yang dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah dan memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali yang kewenangan absolut yang dibatasi pemerintah pusat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah menerbitkan perda. Pasca era reformasi banyak terbit perda berkarakteristik keagamaan di berbagai daerah seperti di Kota Tasikmalaya dan Provinsi Bali. Adanya perda berkarakteristik agama dikhawatirkan menimbulkan terjadinya gesekan dan tindakan diskriminasi di masyarakat sehingga timbul permasalahan apakah penerbitan Perda Syariah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 yang berkarakteristik keagamaan dan berkaitan dengan prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah tidak bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemda? Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan kajian hasil analisis kedua perda tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemda Tahun 2014 karena kedua perda tersebut tidak mengatur seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 huruf f, sehingga kedua perda tersebut tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah maupun negara kesatuan. Pemerintah perlu mengevalusi keberadaan perda yang berkarakteristik keagamaan untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat minoritas karena akan memicu perpecahan dalam prinsp negara kesatuan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perda, berkarakteristik agama, otonomi daerah dan negara kesatuan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2021 09:29
Last Modified:	29 Apr 2021 09:29
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25678

Actions (login required)

View Item