Pembatalan Ketentuan Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

Arsyad, Putri Nabila Kurnia (2019) Pembatalan Ketentuan Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (41kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (206kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (273kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (35kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (44kB)

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Legislatif). Pada Pasal 4 ayat (3) melarang Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, salah satunya menyertakan mantan terpidana korupsi. Hal ini mengakibatkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung (MA) dan diputus dengan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 bertentangan dengan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama adalah apakah putusan MA tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ke dua adalah bagaimana sikap konsisten KPU terkait larangan pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan KPU dinilai tidak konsisten terhadap semangat awal untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Cut Memi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Mantan Narapidana Korupsi, Pencalonan Anggota Legislatif.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2021 09:33
Last Modified:	04 May 2021 03:44
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25679

Actions (login required)

View Item