Adeline, Adeline (2020) Tinjauan Hukum Penerapan Asesmen Secara Objektif Terkait Rehabilitasi Dalam Kasus Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus: Putusan No. 2430K/Pid.Sus/2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover.pdf Download (238kB) |
|
Text
lembar pengesahan.pdf Download (348kB) |
|
Text
lembar persetujuan.pdf Download (188kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (188kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (8kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (427kB) |
Abstract
Penanganan masalah narkotika tidak hanya berhadapan pada masalah hukum, melainkan juga masalah kesehatan. Pemidanaan penjara sering kali menjadi pilihan utama bagi pemerintah dalam menangani kasus narkotika. Senyatanya bahwa yang terjadi Lapas telah dinilai overcapacity, bahkan masih banyaknya residivis narkotika yang terjadi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sistem pemidanaan penjara dinilai kurang mampu mengatasi permasalahan narkotika. Kesembuhan bagi para pecandu atau korban penyalahguna narkotika kurang diperhatikan, hal ini tentu menjadi salah satu penyebab kasus narkotika yang terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan persepsi untuk merubah sistem punitif menjadi rehabilitatif. Rehabilitasi dapat dilakukan berupa rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Tindakan rehabilitasi ini perlu adanya hasil rekomendasi asesmen yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu, dimana tim ini memiliki peran penting dalam hal menangani kasus narkotika, tugasnya adalah menentukan peran dari pelaku narkotika, apakah dikategorikan sebagai pecandu, pengedar, atau pecandu sekaligus pengedar. Selain itu Tim Asesmen juga berperan menentukan kadar ketergantungan pada narkotika yang digunakan oleh si pelaku. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Hukum maupun Tim Medis. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan Tim Asesmen Terpadu sebagai salah satu bagian dari tim yang professional menangani masalah narkotika, namun yang sering kali terjadi adalah banyaknya masyarakat yang tidak melewati tahapan asesmen tersebut, meskipun dalam pelbagai peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama telah mengatur mengenai kewajiban untuk dilaksanakan asesmen tersebut. Selayaknya bahwa asesmen harus dilaksanakan secara objektif bagi siapa saja yang diduga konsumsi narkotika. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai sudut pandang penulis terhadap penerapan asesmen secara objektif terkait rehabilitasi berdasarkan studi kasus putusan no. 2430K/Pid.Sus/2017.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA |
Uncontrolled Keywords: | Narkotika, Asesmen, Rehabilitasi. |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 30 Apr 2021 01:58 |
Last Modified: | 30 Apr 2021 01:58 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/26101 |
Actions (login required)
View Item |