Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Daring (Studi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa)

Levina, Tasca (2019) Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Daring (Studi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover.pdf

Download (187kB)
[img] Text
Tanda Persetujuan.pdf

Download (79kB)
[img] Text
Tanda Pengesahan.pdf

Download (244kB)
[img] Text
Daftar Isi.pdf

Download (16kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (13kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (411kB)

Abstract

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin meningkat mendorong manusia menciptakan teknologi yang diharapkan dapat memudahkan atau membantu mereka untuk mencapai tujuan. Salah satunya adalah terobosan IT yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menghubungkan antara pengguna jasa ojek dengan si tukang ojek melalui sarana teknologi informasi tanpa harus berinteraksi langsung antara tukang ojek dan pengguna ojek. Namun tidak hanya kepuasan yang mungkin diperoleh oleh konsumen, melainkan juga kerugian saat terjadi kelalaian atau perilaku tidak sepantasnya yang dilakukan oleh penyedia layanan. Sanksi dan pertanggungjawaban pelaku usaha belum jelas tertera dalam peraturan yang berlaku karena kedudukan hukum ojek online dan perusahaan penyedia aplikasi belum jelas, ditambah para pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam UUPK. Rumusan masalah adalah bagaimana peraturan dan kebijakan pemerintahan di sektor jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor berbasis aplikasi daring? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor berbasis aplikasi daring menurut UUPK di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pelaku usaha yang masih tidak memiliki payung hukum mengenai sanksi dan pertanggungjawaban yang jelas dan masih mencantumkan klausula eksonerasi ini tentu saja menimbulkan rasa tidak aman bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa tersebut. Guna menertibkan pelaku usaha, pemerintah dapat membuat peraturan di bawah undang-undang yang khusus mengatur kedudukan hukum bagi pelaku usaha tersebut, pemerintah juga dapat mengawasi serta menindak tegas para pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat menyeragamkan dan menertibkan para pelaku usaha serta dapat memberikan rasa aman bagi konsumen yang hendak menggunakan layanan jasa tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Taksi Online, Ojek Online Aplikasi Daring, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Klausula Eksonerasi
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 30 Apr 2021 06:29
Last Modified: 30 Apr 2021 06:29
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/26263

Actions (login required)

View Item View Item