Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 Dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG

Abigail, Veren (2019) Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 Dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text SKRIPSI - COVER.pdf Download (19kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (103kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (130kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (36kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49kB)

Abstract

Menurut UU Perkawinan Pasal 29 perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Namun pada Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi mengelarkan putusan No.69/PUU-XIII/2015 sebagai uji materiil Pasal 29 UU Perkawinan yang dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan, bahkan disepanjang perkawinan berlangsung. Namun, sebelum mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, pengadilan negeri tangerang mengeluarkan putusan penetapan perjanjian perkawinan disepanjang perkawinan berlangsung yaitu putusan penetapan No 269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG yang para pihak nya adalah sepasang suami istri dengan perkawinan campuran yang telah menikah 16 tahun, Anita dan George. Permasalahan yang dibahas adalah apa pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan perjanjian perkawinan tersebut saat itu disaat belum ada ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat disepanjang perkawinan berlangsung. Metode penelitian hukum yang digunkan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, hakim mengabulkan dan menetapkan perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan UU Perkawinan Pasal 4 yang menyatakan perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk diubah sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Kesimpulannya, hakim tidak memutus sesuai dengan payung hukum yang ada padaa saat itu. Saran nya, diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat membuat putusan yang sesuai dengan hukum yang mengatur pada saat itu. Karena idealnya putusan hakim harus mengandung 3 hal yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Perkawinan, Hukum Perkawinan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Apr 2021 08:02
Last Modified:	30 Apr 2021 08:02
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/26287

Actions (login required)

View Item