Analisis Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (Suatu Kajian Perbandingan antara Pemerintah Daerah Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota Malang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)

Ardiana, Zendy Sellyfio (2019) Analisis Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (Suatu Kajian Perbandingan antara Pemerintah Daerah Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota Malang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
cover.pdf

Download (35kB)
[img] Text
tanda persetujuan.pdf

Download (423kB)
[img] Text
tanda pengesahan.pdf

Download (600kB)
[img] Text
Kata Pengantar Dll FIX.pdf

Download (22kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (45kB)

Abstract

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sistem pemungutan BPHTB dilaksanakan dengan menggunakan self assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk bersikap aktif dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak terutangnya. Kedudukan pemungut pajak hanya bersikap pasif, yaitu melakukan pengawasan dengan cara penelitian dan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari BPHTB. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaannya masih dipertanyakan apakah tata cara pemungutan BPHTB di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)? Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa di Kota Batu dan Kota Malang, penelitian dan/atau pemeriksaan yang seharusnya dilakukan setelah wajib pajak membayarkan pajak terutangnya, namun dilakukan sebelum wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangnya. Selain itu, di Kabupaten Malang, dibutuhkan stempel penelitian agar Notaris/PPAT dapat menandatangani akta jual beli, meskipun dalam peraturan perundang-undangan hanya dibutuhkan tanda bukti pembayaran. Agar tata cara pemungutan BPHTB dapat diselenggarakan dengan baik, penulis merekomendasikan supaya tata cara pemungutan BPHTB di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Pemungutan BPHTB, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, self assessment system
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 30 Apr 2021 08:28
Last Modified: 30 Apr 2021 08:28
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/26380

Actions (login required)

View Item View Item