Tinjauan yuridis potensi kartel dalam putusan kppu nomor : 04/kppu-I/2016 berdasarkan pasal 11 undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentyang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Akhyat, Ibnu (2018) Tinjauan yuridis potensi kartel dalam putusan kppu nomor : 04/kppu-I/2016 berdasarkan pasal 11 undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentyang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER.pdf Download (25kB)
	Text 2. DAFTAR ISI-- -.pdf Download (142kB)
	Text TANDA PENGESAHAN TESIS SETELAH SIDANG.pdf Download (400kB)
	Text TANDA PENGESAHAN UNTUK DI UJI.pdf Download (359kB)

Abstract

Kartel pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha dalam sektor yang sama yang seyogianya merupakan pesaingnya untuk melakukan tindakan tertentu berupa menghilangkan persaingan di antara pelaku usaha tersebut. Dalam praktiknya, kartel secara umum dilakukan melalui tiga hal yaitu: pengaturan harga, pengaturan produksi dan pengaturan wilayah pemasaran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan dan metode pembuktian kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? dan apakah Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016 antara PT Yamaha Indonesia Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia telah sesuai penerapannya dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung data kepustakaan, dimana cara pengolahan sumber data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapai. Dalam penelitian ini Penulis ingin me-review perihal praktek kartel sebagai pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (hard evidence). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Dimana Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Namun menurut pendapat penulis putusan tersebut tidak benar. ABSTRACT THESIS TITLE: JURIDIS REVIEW OF POTENTIAL CARTEL IN DECISION KPPU NUMBER: 04/KPPU-I/2016 UNDER ARTICLE 11UNDER NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY AND COMPETITION PROGRAMS BUSINESS IS NOT HEALTHY STUDENT NAME: IBNU AKHYAT / NIM: 207152012 KEYWORDS: POTENTIALS OF THE CARTEL IN DECISION OF KPPU CONTENTS: Cartel is basically a form of agreement or agreement between business actors in the same sector that should be a competitor to perform certain actions in the form of eliminating competition among business actors. In practice, the cartel is generally done through three things: price setting, production arrangement and marketing area arrangement. The problem raised in this research is how to approach and method of proof of cartel based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Commission Regulation no. 4 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Article 11 on the Cartel based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition No? and whether the Decision of KPPU Number: 04 / KPPU-I / 2016 between PT Yamaha Indonesia Manufacturing and PT Astra Honda Motor in Motorcycle Industry Scooter Matic Type 110-125 cc in Indonesia has been in accordance with the provisions of Article 11 of Law Number 5 of 1999. The research method used is normative law research method supported by bibliography data, where the way of processing data source is done deductively that is drawing conclusion from a problem which is general to the concrete problem faced. In this study the author wants to review the practice of cartel as a violation that is very difficult to prove, because the cartel case rarely or do not have direct evidence (hard evidence). Because of this, the emergence of indirect evidence as evidence used by KPPU to decide the cartel case. The indirect evidence used in the case of this motorcycle cartel is that the price movement indicates a similar trend among the reported. These results conclude that there is coordination between the two companies in determining the price. Where KPPU Decision No.04/KPPU-I/2016 relates to the pricing done by well-known automotive companies. The automotive companies have met the elements in Article 5 concerning pricing. But in the opinion of the author of the verdict is not true.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.,
Uncontrolled Keywords:	Potensi kartel dalam putusan kppu
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 May 2021 02:43
Last Modified:	03 May 2021 02:43
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27013

Actions (login required)

View Item