Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Merahasiakan Isi Akta dalam Hal Pemanggilan Sebagai Saksi atau Tersangka dalam Proses Penyidikan.

Putra, Leonard Angga Kusuma (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Merahasiakan Isi Akta dalam Hal Pemanggilan Sebagai Saksi atau Tersangka dalam Proses Penyidikan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1. COVER TESIS.pdf

Download (24kB)
[img] Text
2. Tanda Pengesahan Tesis.pdf

Download (133kB)
[img] Text
3. Tanda Persetujuan.pdf

Download (138kB)
[img] Text
4. PENGANTAR, DAFTAR ISI, ABSTRAK, SINGKATAN.pdf

Download (76kB)
[img] Text
6. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (66kB)

Abstract

Jabatan Notaris kini menjadi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu akta otentik. Hal ini berguna untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum yang bagaimana yang diperoleh Notaris ketika Notaris dijadikan sebagai saksi atau tersangka dapat terlindungi, sehingga Notaris dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN. Penulisan membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang akan dijadikan sebagai saksi atau tersangka menurut UUJN sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait kewajiban merahasiakan isi akta dalam hal dipanggil menjadi saksi atau tersangka dalam proses penyidikan? Serta Bagaimana hambatan dalam terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan data di lapangan dengan wawancara. Majelis Kehormatan Notaris dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dibuat untuk jabatan Notaris. Minimnya pengetahuan para penyidik dalam kaitannya dengan akta Notaris atau akta otentik, termasuk mengenai peraturan terkait peraturan jabatan Notaris yaitu UUJN. Oleh karena itu, hubungan antara para penyidik dengan Notaris harus terjalin baik dan perlu dilakukan sosialisasi hukum antar kedua belah pihak, sehingga dapat memahami dengan benar peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.,
Uncontrolled Keywords: Notaris, Rahasia Akta, Rahasia Jabatan, Saksi, Tersangka.
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 03 May 2021 04:47
Last Modified: 03 May 2021 04:47
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27078

Actions (login required)

View Item View Item