Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 211/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Bdg

Angelia, Grace (2020) Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 211/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Bdg. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (20kB)
	Text Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (203kB)
	Text Lembar Persetujuan Skripsi.pdf Download (64kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (72kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (13kB)
	Text Abstrak Skripsi.pdf Download (8kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu perselisihan yang sering kali timbul dalam dunia kerja. Hal ini dapat merugikan pihak pekerja karena disamping kehilangan pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya, beberapa pekerja juga tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang bahkan bila si pekerja tidak melakukan suatu kesalahan pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 9 (Sembilan) orang pekerja yang di PHK dengan alasan efisiensi dan sudah melakukan upaya perundingan bipartit dan mediasi tetapi tetap tidak mencapai kata sepakat sehingga para pekerja mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung tetapi para pekerja tetap tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak para pekerja yang di PHK secara sepihak dengan alasan efisiensi berdasarkan peraturan perundang-undangan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/Pdt.sus.PHI/2018/PN.Bdg dan bagaimana akibat hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerja dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Bdg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK dengan alasan efisiensi terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) akan tetapi dalam hal ini pengusaha dan pemerintah belum menerapkannya sehingga hal tersebut menjadi suatu bentuk ketidakadilan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya tanpa melakukan suatu kesalahan. Akibat hukum yang muncul dari peristiwa ini adalah bahwa pengusaha sudah seharusnya memberikan hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pelindungan Hukum, PHK, Efisiensi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 May 2021 05:25
Last Modified:	03 May 2021 05:25
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27081

Actions (login required)

View Item