Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/PDT/2011 tanggal 24 Februari 2012)

Karmellia, Lidya Melda (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/PDT/2011 tanggal 24 Februari 2012). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Abstrak_.pdf Download (73kB)
	Text Cover.pdf Download (86kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (94kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (107kB)
	Text Lembar Pengesahan Tesis 1.pdf Download (220kB)
	Text Tanda Persetujuan Tesis.pdf Download (202kB)

Abstract

Notaris yang menjabat sebagai PPAT yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu alat bukti tertulis yang kuat menjadikan alasan mengapa masyarakat membutuhkan notaris dan PPAT yang dapat dipercaya untuk membuat perjanjian yang dikehendakinya. Permasalahan yang menyebabkan notaris dan PPAT dipanggil yaitu terkait adanya ketidak benaran atau pemalsuan data-data, seperti dokumen berupa kartu identitas, surat-surat, pernyataan, serta tanda tangan dan bahkan pihak atau penghadap dalam pembuatan akta autentik. Bagaimanakah pengaturan kedudukan hukum notaris yang merangkap PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan identitas palsu para penghadap dalam akta autentik? dan bagaimana perlindungan hukum untuk notaris yang merangkap PPAT yang telah melakukan pembuatan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai dengan prosedur yang berlaku?. Wewenang notaris bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lain adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta autentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan secara tegas. Dan oleh karenanya hakim ketika menjatuhkan suatu putusan sebaiknya memperhatikan batasan tanggungjawab notaris/PPAT terhadap validitas identitas para penghadapnya sebelum mengambil putusan. Serta Hakim diharapkan mampu memperhatikan aspek-aspek lain sehingga mencapai kepastian hukum. Peningkatan penggunaan berbagai barang tanda, tulisan/surat yang jaminan keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan. Pemalsuan terhadap surat/tulisan terjadi apabila isi dari suratnya atau tulisannya tidak benar namun digambarkan sebagai suatu yang benar sehingga kejahatan pemalsuan dapat termasuk semua jenis penipuan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.Kn., M.A,
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Perlindungan Notaris/PPAT, Identitas Palsu.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 May 2021 06:35
Last Modified:	03 May 2021 06:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27164

Actions (login required)

View Item