Analisis Yuridis Sita Jaminan Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016 ( Studi Kasus Aset PT. PLN (Persero) Oleh PT. Acset)

Jessie, Jessie (2020) Analisis Yuridis Sita Jaminan Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016 ( Studi Kasus Aset PT. PLN (Persero) Oleh PT. Acset). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (74kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (356kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (760kB)
	Text KATA PENGANTAR Jessie.pdf Download (81kB)
	Text DAFTAR ISI JESSIE.pdf Download (53kB)
	Text ABSTRAK JS.pdf Download (65kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 11 Menyatakan bahwa : “ Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas “ Maka dari itu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero harus tunduk kepada UU PT. Tetapi dalam Kasus Putusan Peninjauan Kembali No. 760/PK/PDT/2016, PT. PLN (PERSERO) tidak berjalan sesuai demikian, PT.PLN tidak mau menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap secara sukarela karena dengan adanya Perbedaan pandangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : “ Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara “ Sehingga menimbulkan problematika hukum yang perlu diteliti lebh lanjut, yaitu mengenai bagaimana Penerapan Hukum atas Eksekusi Asset Badan Usaha Milik Negara dalam hal adanya Gugatan dari pihak lain? Dan Bagaimana penerapan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 760/PK/PDT/2016? Hasil penelitian menunjukkan, pada Undang-undang No. 19 tahun 20003 ttg BUMN tidak dapat terlaksanakan dan tidak dapat memberi kepastian hukum karena dengan adanya perbedaan pandangan dengan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 11 dianggap tidak harmonisasi dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 yang seharunsnya dapat dapat mengecualikan BUMN yang berbentuk Persero.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunawan Dj, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Eksekusi, Sita Jaminan, Badan Usaha Milik Negara
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 01:46
Last Modified:	04 May 2021 01:46
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27335

Actions (login required)

View Item