Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.).

Calvin, Calvin (2018) Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER.pdf Download (95kB)
	Text 2. Persetujuan Skripsi.pdf Download (431kB)
	Text 3. Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (559kB)
	Text 3. Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (559kB)
	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (165kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)

Abstract

(F) Cybercrime adalah suatu kejahatan yang melibatkan sarana media online sebagai objek untuk menjalankan kejahatan tersebut. Cybercrime sendiri juga mempunyai banyak bentuk yang salah satunya adalah cybersex, cybersex merupakan suatu kejahatan yang melanggar delik kesusilaan yang dimana kejahatan tersebut melibatkan sarana media online. Contohnya kasusnya dalam hal ini adalah kejahatan yang berupa menjual jasa prostitusi online yang pelakunya adalah mucikari, mucikari dalam hal ini maksudnya adalah orang yang berperan sebagai pengasuh dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Kebanyakan kasus kejahatan prostitusi online terdapat pada daerah bali, Denpasar. Kejahatan prostitusi online sendiri telah melanggar Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi majelis Hakim dalam putusannya hanya memutuskan berupa pasal yang terdapat pada KUHP sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa menjadi sangat ringan dan membuat para pelaku menjadi tidak takut dengan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut. Sehingga hukum di Indonesia menjadi sangat lemah dan dari sanksi hukum pidana yang ringan tersebut membuat para pelaku tetap melakukan aksi kejahatan tersebut. Apabila ditinjau dari asas lex specialis derogate legi generalie yang menyatakan ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, artinya seharusnya Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Cybercrime, Mucikari, Sanksi Pidana.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 05:59
Last Modified:	04 May 2021 05:59
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27475

Actions (login required)

View Item