Hak Kekebalan Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Officium Nobile Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Kurniawan, Dani (2018) Hak Kekebalan Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Officium Nobile Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (15kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (560kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (618kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (226kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (173kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (222kB)

Abstract

(F) Advokat sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam mencari keadilan dalam kasus pidana. Oleh karena itu, advokat harus diberi perlindungan agar dalam pelaksanaan profesinya dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Perlindungan ini sering disebut sebagai hak kekebalan yang tercantum dalam pasal 16 (Undang-Undang no.18 tahun 2003 tentang Advokat) yang menyatakan bahwa "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di dalam dan di luar pengadilan.”Ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kekuasaan yang terlalu kuat atau Powerfull bagi para advokat yang menyebabkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Di sisi lain ada pihak yang berpendapat bahwa hak kekebalan atau imunitas harus ada dalam pelaksanaan pembelaan terhadap klien, guna melindungi advokat dalam menjalankan tugasnya secara maksimal baik di dalam maupun di luar pengadilan. Munculnya pro dan kontra terhadap pasal ini adalah karena kurangnya penjelasan yang jelas dan rinci tentang ruang lingkup penerapan hak kekebalan atau hak imunitas, oleh karena itu diperlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut untuk membahas mengenai ruang lingkup daripada hak kekebalan ini. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Lebih spesifik penulis menggunakan pendekatan penelitian terhadap tahap sinkronisasi horizontal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Advokat, Hak Imunitas
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 06:08
Last Modified:	04 May 2021 06:08
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27487

Actions (login required)

View Item