Analisis Terhadap Putusan Perceraian atas Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Ditinjau dari Sudut Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus: Putusan Nomor 626/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL jo. Putusan Nomor 511/PDT.G/2016/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 172/PDT.G/2014/PN.DPS)

Thalia, Firly (2018) Analisis Terhadap Putusan Perceraian atas Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Ditinjau dari Sudut Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus: Putusan Nomor 626/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL jo. Putusan Nomor 511/PDT.G/2016/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 172/PDT.G/2014/PN.DPS). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
COVER FIX.pdf

Download (19kB)
[img] Text
BAGIAN AWAL SKRIPSI.pdf

Download (227kB)
[img] Text
TANDA SIAP UJI.pdf

Download (441kB)
[img] Text
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf

Download (593kB)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya masyarakat maka timbul permasalahan-permasalahan hukum yang lebih kompleks. Adanya ketentuan hukum yang memberikan batasan dalam perkawinan, membuat masyarakat mencari terobosan untuk memenuhi keinginan membentuk suatu rumah tangga dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri, agar kepadanya dapat diberlakukan hukum asing dan bukan hukum Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah putusan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang diputus oleh Pengadilan Negeri Indonesia sudah tepat ditinjaudari sudut Hukum Perdata Internasional, dan terhadap perkara-perkara tersebut langkah apa yang harus diambil oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi dua syarat yakni, sah secara hukum agama dan sah dengan dicatatkannya perkawinan tesebut. Berdasarkan teori-teori Hukum Perdata Internasional maka hakim haruslah mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan tersebut terlebih dahulu dan juga mempertimbangkan kompetensinya. Tidak sahnya perkawinan tersebut maka hakim dalam hal ini harus menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan, tidak adanya kompetensi pengadilan dalam mengadili, maka memberi konsekuensi pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Diperlukannya sinkronisasi dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi dalam pengadilan serta disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan diperlukannya pemahaman Hukum Perdata Internasional yang lebih komprehensif oleh hakim dalam menggunakannya pada dasar pertimbangan hukum hakim, menjadi saran oleh penulis pada penelitian ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Cut Memi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hukum Perdata Internasional, Perceraian, Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 04 May 2021 06:44
Last Modified: 04 May 2021 06:44
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27517

Actions (login required)

View Item View Item