Perlindungan Hukum Terkait Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Kegiatan Penanaman ModalAsing Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor : 733/Pdt.G/2013/Pn.Dps)

Butar-butar, Musa Harianto (2018) Perlindungan Hukum Terkait Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Kegiatan Penanaman ModalAsing Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor : 733/Pdt.G/2013/Pn.Dps). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Kata pengantar, Abstrak, Daftar isi.docx Download (25kB)
	Text Tanda pengesahan.docx Download (18kB)

Abstract

Perkembangan kepariwisataan di daerah mengalami kemajuan yang cukup pesat seperti daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mengatasi keterbatasan kekurangan modal pembangunan, yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan karakteristik di atas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sumber dana dari luar negeri berperan mengatasi kekurangan pendanaan pembagunan Permasalahan dalam tesis ini mengenai perlindungan hukum bagi penanaman modal asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, Putusan Perkara Nomor: 733/Pdt.G/2013/ PN.Dps, terkait peran BKPM telah memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan penanaman modal. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang perlindungan hukum bagi penanaman modal asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, antara lain melalui fungsi dan tugas Badan Kordinasi Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal Asing yaitu mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal dan membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal. Putusan Perkara Nomor 733/Pdt.G/2013/PN.Dps tentang gugatan pembatalan lease agreement antara Ade Chaerani Nur Safitri (sebagai Penggugat) dengan Perseroan Terbatas (PT) Bali Resort & Leisure (PT Bali Resort & Leisure CO.Ltd) (sebagai Tergugat), dalam hal ini peran BKPM belum memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif dalam melakukan pelayanan terhadap penanaman modal terkait pengawasan dan pemantauan perijinan prinsip dan perluasan serta keabsahan lease agreement yang ditandatangani di Thailand berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Musa Harianto Butar-butar
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 07:14
Last Modified:	04 May 2021 07:14
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27520

Actions (login required)

View Item