Analisis Tentang Penolakan Keberatan Kreditur (Prosedur Renvoi) Oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit)” (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.77/Pdt.Sus/PAILIT/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

Fegy, Selvia Nora (2018) Analisis Tentang Penolakan Keberatan Kreditur (Prosedur Renvoi) Oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit)” (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.77/Pdt.Sus/PAILIT/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text ABSTRAK.docx Download (26kB)
	Text COVER TESIS.doc Download (123kB)
	Text DAFTAR ISI.doc Download (55kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.doc Download (105kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN TESIS.docx Download (25kB)

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mengangkat perkara kepailitan PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yaitu tentang penolakan keberatan kreditur (Prosedur Renvoi) oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) terhadap harta boedel pailit Debitur PT. Metro Batavia (Dalam Pailit). Adapun para kreditur yang keberatan atas Rencana Daftar Pembagian Tahap II tersebut yaitu PT. Bank Muamalat (kreditur sparatis), PT. Delapan Pelita Harapan (kreditur konkuren), 11 orang Eks karyawan PT. Metro Batavia (Kreditur Preferen/Kreditur yang diistimewakan). Kasus ini sampai ke kasasi Mahkamah Agung, menghasilkan Putusan No. 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, yang isinya Hakim menolak permohonan keberatan (prosedur renvoi) dari para kreditor tersebut, dikarenakan para kreditor tidak melakukan syarat formil dengan benar dan Hakim mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi (Tim Kurator PT. Metro Batavia). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana upaya hukum kreditur PT. Metro Batavia (dalam Pailit) untuk mendapatkan haknya dan apa akibat hukum dari penolakan keberatan kreditur oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) atas Putusan No.77/Pdt.Sus/PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, didukung dengan melakukan wawancara dengan para praktisi hukum. Hasil ini menunjukan bahwa Hakim telah salah dan keliru menafsirkan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3), dengan menafsirkan berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (3) dengan mendasarkan sidang baru dapat ditetapkan setelah para pemohon (kreditur) melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dan di dalam Pasal 192 ayat (2) tidak ada ketentuan secara tegas yang menentukan pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Di dalam Undang-Undang Kepailitan pada saat ini secara jelas tidak ada mengatur dan menyebutkan secara jelas tentang aturan jangka waktu pendaftaran keberatan (prosedur renvoi) dan aturan melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seharusnya Hakim lebih memahami dan mendalami permasalahan yang terkait masalah hukum bisnis terutama kepailitan, karena jika melihat Undang-Undang Kepailitan pada saat ini masih banyak sekali kelemahannya, hal ini merupakan celah bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kelemahan dari undang-undang itu sendiri. Hakim harus lebih hati-hati dalam mempelajari suatu perkara agar dalam keputusannya menghasilkan suatu kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. (F) Acuan : 68 (1983-2016) (G) Pembimbing : DR. S. Atalim, S.H., M.H. (H) Penulis : Selvia Nora Fegy

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : DR. S. Atalim, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kepailitan, Prosedur Renvoi
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 07:21
Last Modified:	04 May 2021 07:21
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27538

Actions (login required)

View Item